Dalam rangka meningkatkan kompetensi di SDM di Indonesia, Kementrian Ketenagakerjaan Menerbitkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 115 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Kementerian ketenagakerjaan sebagai instansi pembina teknis dibidang manajemen SDM/HRD akan memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/HRD dua tahun sejak terbitnya surat edaran. Menggunakan skema sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada SKKNI bidang SDM yang berlaku.
Berkenaan dengan paparan diatas, Q.One Consulting bermaksud menyelenggarakan program Bimbingan Teknis dan Sekaligus Uji Kompetensi di Bidang MSDM, yang diselengarakan dengan cara Public Training maupun In-House Training
Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.
Dalam rangka berkontribusi menciptakan SDM yang kompeten dan bersertifikasi profesi dari BNSP, maka kami menawarkan Program Bimbingan Teknis dan Sertifikasi BNSP untuk judul skema sertifikasi : HRD Supervisor
Aktivitas
Target Kompetensi
M.70SDM01.010.2
Menyusun Uraian Jabatan
M.70SDM01.013.2
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM
M.70SDM01.023.2
Menyusun Sistem Remunerasi
M.70SDM01.031.2
Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan
M.70SDM01.042.2
Membuat Kesepakatan Kerja
Bukti Portofolio
Menunjukkan ke perusahaan bahwa “saya mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang profesi yang dijalaninya”
Pengakuan Secara Nasional
Memperoleh pengakuan secara nasional terhadap profesi profesi secara nasional.
Kepercayaan Diri
Mampu menciptakan rasa percaya diri untuk si pemegang sertifikat profesi dari BNSP
Value Added Saat Melamar Kerja
Menjadi nilai tambah bagi pencari kerja dalam proses rekruitmen
Regulatory Compliance
Persyaratan sistem industri (ISO, SNI) yang mempersyaratkan agar personil tenaga kerja supaya memiliki sertifikasi kompetensi resmi.
